Sri Mulyani-DPD: Rapat Rahasia Terungkap, Kejutan Anggaran?

Cariberita.my.id Mudah-mudahan selalu ada senyuman di wajahmu. Pada Postingan Ini aku ingin berbagi pengetahuan mengenai News, Nasional yang menarik. Artikel Ini Mengeksplorasi News, Nasional Sri MulyaniDPD Rapat Rahasia Terungkap Kejutan Anggaran Jangan berhenti di tengah lanjutkan membaca sampai habis.

Pada tanggal 18 Februari 2025, Komite IV DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rapat tersebut membahas potensi penurunan penerimaan negara, isu Danantara, serta dampak efisiensi anggaran yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyoroti bahwa kondisi keuangan negara berpotensi mengalami guncangan. Kementerian/Lembaga (K/L) mungkin menghadapi kendala pendanaan di awal tahun karena anggaran negara sementara waktu bergantung pada sisa anggaran tahun 2024, yaitu sebesar Rp 45,4 triliun.

Nawardi juga menyinggung tentang Danantara, sebuah lembaga yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia khawatir kehadiran Danantara dapat memperburuk kondisi penerimaan negara. Menurutnya, penerimaan pajak yang terkumpul hanya sekitar Rp 50 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 172 triliun.

Lebih lanjut, Nawardi menjelaskan bahwa setoran dividen dari 65 BUMN yang ditargetkan sebesar Rp 90 triliun pada tahun 2025 (naik dari Rp 85,5 triliun pada tahun 2024) akan masuk ke kas BPI Danantara dan dikelola sebagai investasi. Status Danantara ini, menurut Nawardi, menyebabkan BUMN yang dikelola oleh Danantara tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak ada lagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BUMN tersebut.

Selain itu, Nawardi mengungkapkan bahwa implementasi sistem Coretax telah menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah faktur pajak yang dikumpulkan oleh Ditjen Pajak. Pada Januari 2025, hanya terkumpul 20 juta faktur, dibandingkan dengan 60 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menyampaikan kepada para senator di Komite IV DPD bahwa efisiensi anggaran diperlukan untuk mengoptimalkan anggaran operasional pemerintah pusat dan daerah.

Nawardi juga menyinggung masalah sistem Coretax yang terus menjadi sorotan sejak diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Januari 2025, serta pemangkasan anggaran K/L.

Efisiensi anggaran diharapkan dapat dialokasikan untuk kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan menumbuhkan ekonomi lokal, termasuk UMKM.